Sunday, 17 July 2016

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Posted by  On 


SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Apabila dilihat dari pos-pos yang ada dalam APBN,sumber penerimaan negara dapat diperinci sebagai berikut.
1. Penerimaan Dalam Negeri
Penerimaan dalam negeri terdiri atas:
a. Penerimaan perpajakan yang berasal dari:
1) Pajak Dalam Negeri, terdiri atas:
(a) pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan non migas,
(b) pajak pertambahan nilai (PPN),
(c) pajak bumi dan bangunan (PBB),
(d) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),
(e) cukai, dan
(f) pajak lainnya.
2) Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas:
           (1) bea masuk, dan
           (2) pajak/pungutan ekspor.
b. Penerimaan bukan pajak yang berasal dari:
1) penerimaan sumber daya alam antara lain:
(a) minyak bumi,
(b) gas alam,
(c) pertambangan umum, dan
(d) perikanan.
2) bagian laba BUMN.
3) penerimaan negara bukan pajak lainnya.
2. Hibah
Hibah merupakan penerimaan bantuan yang tidak harusdikembalikan kepada pemberinya.



2. Penerimaan Pemerintah Daerah
Sumber penerimaan pemerintah daerah pada umumnyaterdiri atas:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu.
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:
1) hasil pajak daerah,
2) hasil retribusi daerah,
3) hasil BUMD dan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
c. Dana Perimbangan, yang terdiri atas:
1) bagi hasil pajak/bukan pajak,
2) Dana Alokasi Umum (DAU),
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, serta prasarana pemerintah.
4) lain-lain pendapatan yang sah, yang terdiri atas:
(a) pendapatan hibah,
(b) pendapatan dana darurat.
Pengaruh APBN/APBD Terhadap Perekonomian
APBN maupun APBD sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Karena melalui APBN/APBD dapat diketahui arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut pengamat Ekonomi, Sjahrir, anggaran pemerintah (APBN/APBD) sangat memengaruhi kondisi perekonomian tidak hanya di Negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju lainnya.
APBN/APBD memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor lain, seperti sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi.
a)      Sektor Moneter
Pengaruh APBN/APBD di sektor moneter jelas besar, mengingat anggaran Negara merupakan salah satu komponen dari uang primer. Perubahan dalam komponen tersebut akan memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

b)     Neraca Pembayaran
Pengaruh APBN/APBD juga mempengaruhi neraca pembayaran karena beberapa hal, yaitu:
·         Sebagai komponen penerimaan Negara berasal dari penerimaan sektor migas, yaitu sebagian besar dari hasil penjualan migas masuk ke kas Negara.
·         Defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar ngeri. Sebagai konsekuensinnya, sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk pembayaran kembali utang dan bunganya.
·         Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar, misalnya bantuan proyek yang merupakan sumber untuk menutupi defisit APBN.
c)      Sektor Produksi
Bagi sektor produksi, pengaruh APBN/APBD terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan anggaran defisit (dalam arti pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar daripada penerimaan pemerintah), akan menambah pengeluaran pemerintah (antara lain dalam bentuk subsidi). Kedua hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa cenderung meningkat. Peningkatan permintaan akan mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Adanya peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
     Secara spesifik pengaruh Pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian
a.    Pengaruh APBN terhadap perekonomian yaitu melalui APBN, maka dapat diketahui arah, tujuan, serta perioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan disuatau Negara, lebih jauh pengeluaran pembangunan tersebut, sebagaimana tentang dalam APBD akan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi, sehingga akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi.
b.    Pengaruh APBD terhadap perekonomian yaitu melalui APBD, maka dapat diketahui arah, tujuan, serta perioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan disuatau daerah, lebih jauh pengeluaran pembangunan tersebut, sebagaimana tentang dalam APBD akan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi, sehingga akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi.

APBN DAN APBD

Posted by  On 


APBN & APBD
A.     Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
      adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
RAPBN merupakan kependekan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. RAPBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia yang telah disusun oleh Pemerintah Republik Indonesia tetapi belum disetujui oleh anggota DPR.
APBN  merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPR (Dewan perwakilan Rakyat)
Fungsi APBN :
v  Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
v  Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
v  Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
v  Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
v  Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
v  Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Prinsip penyusunan APBN :
Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:
v  Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran
v  Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang Negara.
v   Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
v  Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
v  Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
v  semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
Azas penyusunan APBN :
APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:
v  Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
v  Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
v  Penajaman prioritas pembangunan
v  Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang Negara
Tujuan APBN :
sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat
a.         Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas.
b.        Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah
c.         Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal
Struktur APBN
APBN terdiri dari sektor pendapatan negara dan belanja negara.
Pendapatan Negara terdiri dari :
1)      Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat di suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang ada di wilayah negara tersebut.
2)      Produk Nasional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang berada di Negara lain.
3)      Produk Nasional Neto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diperoleh dengan cara mengurangi GNP dengan penyusutan (depresiasi).
4)      Pendapatan Nasional Neto adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama satu tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax).
5)      Pendapatan Perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat.
6)      Pendapatan Bebas adalah pendapatan yang sudah menjadi hak mutlak bagi penerimanya. Jadi, pendapatan bebas adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan.
Belanja Negara terdiri dari :
1)      Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. Belanja ini terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah dan lain-lain.
2)      Belanja Pemerintah Daerah adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah yang kemudian akan masuk dalam APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari : dana bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua).


B.     Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
APBD merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah).
Fungsi APBD :
v  Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
v  Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
v  Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
v  Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
v  Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
v  Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
v  Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.



Struktur APBD
Pendapatan daerah, 
v  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas : pajak daerah yang sesuai PERDA, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
v  Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua).
v  Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
Belanja daerah, digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
Fungsi APBD
1.      Fungsi perencanaan, melalui APBD,pemerintah daerah dapat:
v  Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
v  Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta mrencanakan alternative sumber pembiayaan.
v  Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
v  Menentukan indicator kerja dan tingkat pencapaian strategi
2.      Fungsi pengawasan : dengan APBD dapat dihindari dari adanya overspending, uvderspending. Dan saalah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas
3.      Fungsi alokasi : APBD memuat pendapat yang dihimpun oleh pemerintah daerahyang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah disegala bidang dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public dan kesejatraan masyarakat karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat.
4.      Fungsi Distribusi : APBD yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah, kemudian di distribusikan nkembali kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejatraan masyarakat     


Tujuan APBD
a)        Membantu pemerintah derah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah
b)   Membantu mencapai efisiensi dan keadilan dalam menyediakan baarang dan jasa public melalui pemrioritasan
c)    Memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi perioritas belanja


Subscribe to: Posts (Atom)