Wednesday, 30 December 2015

Thursday, 9 July 2015

PELAKSANAAN DISIPLIN KERJA DALAM MENUNJANG KINERJA PEGAWAI

Posted by  On 


BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Semakin dihadapkannya pembangunan nasional dewasa ini dengan tugas dan tantangan yang senantiasa meningkat seiring dengan tuntutan perubahan baik secara nasional maupun secara global. Untuk itu diperlukan aparat yang profesional dan berdisiplen tinggi demi suksesnya pembangunan.
Profisionalisme dan disiplin aparat disadari merupakan asset termahal dan terpenting pada suatu organisasi adalah tenaga kerja manusia. Peranannya sebagai pemikir dalam mengelola segenap kegiatan organisasi, manusialah pada akhirnya memanfaatkan dan mengerjakan sumber daya lainnya seperti dana, materil dan sarana kerja. Oleh karena itu, usaha pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia yang memungkinkan segenap tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.
Salah satu bentuk pembinaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan prestasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya maupun organisasinya adalah melalui penegakkan disiplin. Hal ini maksudkan agar pegawai di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa patuh dan taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku. Dengan harapan melalui kepatuhan tersebut, pegawai atau karyawan diharapkan menunjukan prestasi kerja yang tinggi.
Untuk menciptakan dan meningkatkan disiplin yang lebih luas dalam masyarakat, maka pada tahun 1995 pemerintah telah mencanangkan suatu kebijakan yang disebut “Gerakan Disiplin Nasional’ kondisi disiplin nasional yang diharapkan di lingkungan aparatur pemerintah adalah terwujudnya aparatur yang bersih dan karakter sebagai hasil gerakan disiplin nasional (GDN).
Keputusan para pegawai terhadap ketentuan yang berlaku akan prestasi kerja. Hal ini dapat dipahami karena adanya disiplin maka segala bentuk kesalahan, penyimpangan dan pemborosan dapat dicegah. Karena itulah pemerintah mencanangkan gerakan disiplin nasional yang diarahkan pada terciptanya budaya tertib dan budaya kerja dimana ditandai dengan sikap disiplin merupakan persyaratan bagi tingkat prestasi kerja maksimal. Sinungan (1992: 135) mengemukakan bahwa disiplin itu dapat dikembangkan melalui suatu latihan antara lain dengan bekerja menghargai waktu, tenaga dan biaya.
Disiplin pegawai sebagai aparatur pemerintah begitu dirasakan pentingnya pada struktur pemerintah baik ditingkat atas sampai pada tingkat bawah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang salah satunya pemerintah kecamatan. Kinerja pegawai yang selenggarakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara secara umum masih kurang baik, hal ini dapat dilihat pada pengamatan awal, dimana para pegawai memiliki kinerja yang kurang memuaskan, hal ini disebabkan kurangya disilpin kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara.
Lebih lanjut pengamatan awal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara terdapat indikasi bahwa pelayanan kepada masyarakat masih kurang memuaskan.
Data kehadiran selama 4 bulan terakhir mulai dari April 2014 sampai dengan September 2014 tampak adanya perbedaan yang menyolok. Daftar hadir sebagai catatan administrasi dapat dikatakan tanpa alfa ataupun meninggalkan tugas. Tetapi dalam kenyataannya hanya sedikit pegawai yang hadir secara nyata memberikan pelayanan kepada masyarakat, rendahnya disiplin pegawai tentu berdampak pada menurunya kerja pegawai antara lain dalam bentuk tunggakan kerja setiap bulan, pemborosan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Pembinaan pegawai antara lain diperhatikan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila larangan tersebut tidak ditaati. Dengan demikian pegawai sebagai aktor pembangunan dapat dibina, diarahkan didayagunakan dengan baik sehingga pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan lancar, efisiensi dan efektif.
B.     Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan pemikiran tersebut di atas maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Bagaimana pelaksanaan disiplin pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara.
  2. Bagaimana kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara.

C.    Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
  1. Untuk mengetahui disiplin pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara.
  2. Untuk mengetahui kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara.

D.    Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitia ini adalah sebagai berikut:
1.      Sebagai bahan informasi kepada segenap unsur pimpinan maupun pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara bahkan semua pihak yang memerlukan dalam upaya peningkatan prestasi kerja.
2.      Sebagai bahan rujukan (referensi) kepada yang berminat untuk mengadakan penelitian yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang serupa di masa yang akan datang. 
     untuk mendapatkan SKRIPSI lengkap hubungi :
     Emile   : rian_april1992@yahoo.co.id atau 081322912171

u

Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa dalam Menunjang Pelaksanaan Program Pembangunan pada Desa Wakontu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat

Posted by  On 


BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Di era otonomi daerah, setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Desa ataupun dengan sebutan lainnya sebagai salah satu bagian dari pemerintahan daerah, juga mempunyai otonomi. Otonomi desa ini telah diakui dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengelolaan Administrasu  keuangan desa harus dilakukan secara efektif. Efektif pemerintahan desa yang dimaksud adalah keseluruhan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dalam membiayai kegiatan-kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan sosial serta kemasyarakatan lainnya yang didalamnya terpeliharanya hubungan, sehingga dalam aplikasinya organisasi tersebut mampu mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan dengan pengorbanan operasional yang secara rasio lebih kecil dibanding dengan hasil yang dicapai.
Untuk mengharapkan agar terdapat peningkatan, baik dalam penyelenggaraan administrasi keuangan Pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat maka dibutuhkan pengelolaan data yang baik diperlukan adanya suatu komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi adalah dengan menggunakan surat atau dokumen-dokumen penting lainnya. Untuk itu penanganan administrasi keuangan desa masalah surat-surat dan dokumen seperti kwitansi dalam suatu organisasi perlu ditata dengan baik agar apabila suatu waktu dibutuhkan untuk dipergunakan kembali dapat dengan mudah diketemukan kembali.
Kegiatan menghimpun dan mengelola surat dokumen-dokumen atau warkat penting lainnya dikenal dengan sebutan “kearsipan” utamanya dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Kearsipan sangat berperan penting dalam mengelola administrasi keuangan desa sebagai pusat ingatan dan sumber informasi pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam rangka melaksanakan kegiatan perencanaan, menganalisis perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pertanggung jawaban serta evaluasi. Oleh sebab itu untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang lengkap, cepat dan benar haruslah ada Sistim dan prosedur kerja yang baik dalam pengelolaan administrasi keuangan desa.
Pengelolaan admninistrasi keuangan desa sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai sumber fakta dan data atau informasi keuangan terhadap kebutuhan pemecahan setiap persoalan yang dihadapi manusia baik di kantor maupun di rumah dalam hal ini pelaksanaan program pembangunan, maka perhatian terhadap upaya-upaya pembenahan dan penataan pengelolaan administrasi keuangan desa yang dilakukan di seluruh level dan jenjang birokrasi perkantoran mutlak diperlukan guna menunjang pelaksanaan program pembangunan desa. Selain itu pengelolaan administrasi keuangan desa juga merupakan salah satu bahan untuk usaha-usaha penelitian ilmiah dalam mempelajari persoalan-persoalan tertentu akan lebih mudah  bilamana bahan-bahan kearsipan terkumpul, tersimpan baik dan teratur. Upaya-upaya perubahan dan penyempurnaan Sistim tersebut tidak saja semata-mata diarahkan kepada semua instansi birokrasi pemerintahan pada tingkat pusat akan tetapi juga instansi pada jajaran pemerintah di tingkat daerah, baik instansi vertikal maupun dinas-dinas otonom.
Namun apabila kita melihat kondisi pengelolaan administrasi keuangan desa kita sekarang ini sangat memprihatinkan, tidak saja dari segi pemeliharaan dan keamanan arsip-arsrip maupun bukti pengeluaran dan pemasukan keuangan, tetapi juga sistem penyimpanannya, sehingga mengakibatkan arsip-arsip sulit ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah Indonesia sejak sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971, Tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional telah mengambil berbagai langkah kebijaksanaan guna membenahi, membina dan meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan desa yaitu dangan memperbaharui dan menyempurnakan Sistim kearsipan klasik warisan kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak dapat lagi mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompleksitas permasalahan administrasi manajemen yang semakin berkembang akhir-akhir ini.
Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijaksanaan guna membenahi, membina dan meningkatkan kualitas pengelolaan atau penataan administrasi keuangan nasional, namun menurut Wursanto (1999:28) mengatakan bahwa kondisi kearsipan pada kantor-kantor penyelenggara pemerintahan baik ditingkat pusat maupun pada tingkat daerah pada umumnya masih sangat memprihatinkan, artinya pada kantor-kantor pemerintahan, maupun swasta sampai saat ini belum sepenuhnya memperhatikan secara serius system pembinaan dan penataan kearsipan dalam lingkungan organisasinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu kendala yang dihadapi oleh desa yaitu masih lemahnya kemampuan pemerintah desa baik dari segi pendidikan, pengetahuan, pandangan, dan wawasan dalam mendorong dan mengarahkan masyarakat sehingga kurang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan pemerintah desa sebagai organ pemerintahan paling bawah yang mengetahui kondisi secara pasti kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Peran pemerintah desa sangat penting dalam masyarakat desa. Oleh sebab itu Pemerintah Desa di tuntut untuk memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap uta,anya dalam mengelola administrasi keuangan desa dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat.
Menurut pengamatan awal penulis pengelolaan administrasi keuangan desa, pada desa Wakontu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan perangkat desa yang dalam kegiatan sehari-hari tampak tidak menekuni pekerjaan yang berhubungan tugas dan fungsinya, masih kurang mampu mengelola arsip-arsip desa seperti bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan keuangan desa yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahanya tidak terlelola dengan baik karena bukti-bukti tersebut langsung dibuang. Kenyataan menunjukkan bahwa  pemerintah desa masih lemah dalam peranannya sebagai birokrasi desa utamanya dalam menangani dan mengelola administrasi keuangan desa, di mana dalam pelayanan masyarakat perangkat desa sering kali masih bergantung kepada kepala desa, sehingga masyarakat terkadang mengeluh. Ketidak mampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengelola arsip dan dokumentasi desa hal ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman perangkat desa dalam mengelola administrasi keuangan desa. Sehingga hal ini menyebabkan kepala desa sering kali dinilai tidak mampu untuk menjalankan sendiri roda pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.  Mengenai rendahnya pengelolaan administrasi keuangan desa juga diakui sekertaris desa Wakontu, hal ini terungkap saat wawancara peneliti dengan beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“memang saya akui kalau pengelolaan administrasi utamanya pengalolaan administrasi keuangan desa itu masi sangat kurang transparan atau bias dibilang kurang baik, karena memang dalam pengeluaran maupun penerimaan keuangan desa itu tidak ada catatan yang menerangkan itu, tidak ada bukti sehingga terkesan ada penyimpangan. Jadi walaupun sebenarnya tidak ada penyimpangan tapi klu tidak ada arsip atau bukti yang menerangkan atau menguatkan pengeluaran maupun pemasukan keuangan desa ini lita lemah dan sangat sulit nanti klu mau pertanggung jawaban kita.” (Wawancara,    Oktober 2014)

Uraian di atas, jelas bahwa ketidakmampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik utamanya dalam pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan desa. Melihat latar belakang tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa  dalam Menunjang Pelaksanaan Program Pembangunan pada Desa Wakontu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat”.

B.     Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.      Bagaiman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa  Wakontu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat?
  1. Bagaimana pelaksanaan Program Pembangunan pada Desa Wakontu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat?
C.    Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.      Untuk mengetahui Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Desa Wakontu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat.
2.      Untuk mengetahui pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Wakontu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat.

D.    Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitiam ini adalah :
1.      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat khususnya di Desa Wakontu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat tentang pengelolaan administrasi keuangan desa.
  1. Sebagai wahana pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu Administrasi Negara.
  2. Menjadi bahan pembanding dan informasi bagi para peneliti lain dalam mengkaji secara lebih mendalam yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.
  3. Sebagai bahan pemikiran alternatif pemecahan masalah yang dituangkan dalam tulisan ini dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. 
Untuk Memperoleh SKRIPSI lengkap hubungi :
emile    : rian_april1992@yahoo.co.id atau 081322912171

Wednesday, 8 July 2015

Pengaawasan Karyawan Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Pada PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

Posted by  On 

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di Era Modern sekarang ini setiap perusahaan swasta maupun instansi pemerintah di tuntutut untuk dapat beroperasional dengan efektif dan efisien. Hal ini merujuk pada tantangan yang saat ini  semakin besar ditambah lagi perusahaan dibayang-bayang dengan adanya perdagangan bebas yang tentunya akan lebih mengentalkan persaingan antar perusahaan. Untuk dapat bertahan dari persaingan itu maka perusahaan harus melakukan pengawasan karyawanya guna menjamin efisiensi kerja perusahaan.
Pengawasan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktifitas perusahaan, dengan pelaksanaan pengawasan akan menjamin terlaksanaan sebuah pekerjaan sesuai dengan apa yang telah digariskan dan direncanakan oleh perusahaan selanjutnya dengan pengawasan tersebut dapat meningkatkan efisiensi kerja perusahaan.
Hal menunjukan bahwa perusahaan-perusahaan sekarang ini diperhadapkan dengan persaingan yang ketat dan tengah berkompetisi untuk tetap menjaga eksistensinya hingga dimasa yang akan datang dan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengawasan terhadap karyawanya untuk peningkatan efisiensi kerja organisasi maupun perusahaan. Artinya bahwa jika perusahaan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan perusahaanya,  maka tidak akan mampu bertahan dalam ketatnya persaingan antar perusahaan demikian halnya dengan efisiensi kerja, apabila perusahaan tidak dapat meningkatkan efisiensi kerja karyawanya maka perusahaan tersebut akan tersingkir dari persaingan bisnis.
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada  PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka, nampak bahwa belum adanya pengawasan yang berarti terhadap kegiatan karyawan perusahaan kemudian sikap dan perilaku kerja karyawan yang kurang menunjang bagi pencapaian tujuan perusahaan sehingga perlu adanya peningkatan kinerja. Salah satu kenyataan penulis lihat adalah belum terciptanya penggunaan waktu kerja oleh karyawan setiap hari kerja. Masih sering terlihat ada karyawan yang meninggalkan ruangan kerja atau meja kerjanya untuk mengurus keperluan-keperluan yang bersifat pribadi pada jam kerja.
Hal tersebut juga  digambarkan pada target dan pencapaian penjualan Nikel selama 4 tahun terakhir. Berikut ini merupakan data target dan hasil penjualan yang dicapai PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka  mengalami kenaikan dan penurunan dalam pencapaian target dan hasil setiap tahunya.





Tabel 1.1.
Target dan Hasil Penjualan
PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kabupaten Kolaka
Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2013

No.
Tahun
Total
Target Penjualan
Per Tahun (Rp)
Total
Penjualan Pertahun (Rp)
Persentase
(%)
1
2010
892.178.984.000
816.324.511.500
91,50
2
2011
1.358.581.697.000
1.293.650.532.000
95,22
3
2012
1.500.855.308.000
1.616.397.129.000
107,70
4
2013
2.701.695.292.000
2.453.875.930.000
93,83
 Sumber: PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka
Berdasarkan Tabel diatas menunjukan pencapaian target dan hasil penjualan dalam kurung 4 tahun mengalami kenaikan dan penurunan persentasi (%) dari perbandingan antara total realisasi dengan total target yang dicapai setiap tahunya. Pada tahun 2008 merupakan persentase sebesar 107,70%  dan persentasi pencapaian target terendah  terjadi pada tahun 2010  yaitu sebesar 91,50%. Dan sisusul pada tahun 2013 dan tahun 2011.
Dari tabel diatas menunjukan target dan hasil penjualan mengalami kenaikan dan perubahan ini menunjukan efisiensi kerja karyawan belum stabil. Penyimpangan atau penyelewengan harus dikembalikan pada jalurnya, dengan melaksanakan pengawasan pada kinerja karyawan diharapkan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan sehingga benar-benar mampu menjamin efeltivitas kerja karyawan dalam suatu organisasi.
Pandangan di atas menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja karyawan bukanlah merupakan hal yang mudah. Kurangnya pelaksanaan pengawasan membawa dampak berupa menurunnya kinerja pegawai, antara lain dalam bentuk tidak tercapainya sasaran tugas sesuai rencana, banyaknya tunggakan kerja dan sering terjadi kesalahan, dan pemborosan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Indikasi konkritnya dapat dilihat dari aspek kehadiran karyawan yang relatif cukup rendah.
 Pengawasa yang dilakukan oleh perusahaan ini sangat membutuhkan laporan pencapaian target dan realisasi perusahaan setiap tahunya pencapaian Pelaksanaan pengawasan terhadap karyawan merupakan salah satu tugas pokok PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka, dimana susunan organisasi pada PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka, terdapat. Kinerja karyawan yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka sangat ditentukan oleh kemampuan aparat pelaksanaannya, serta sarana penunjang.
Kinerja karyawan yang dilakukan oleh pimpian pada  PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka, secara umum masih kurang baik, hal ini dapat dilihat pada pengamatan awal, dimana para karyawan masih sering keluar pada saat jam kantor lebih dan terlmbat datang kemudian pulang lebih awal , hal ini menunjukan perlunya ada pengawsan dan peningkatan kinerja karyawan pada PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka.
Maka dengan demikian pelaksanaan pekerjaan perusahaan dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pihak perusahaan atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan perusahaan serta pemberian pelayanan masyarakat yang mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan seta kesiapan dari pelaksana kesiapan tersebut. Untuk itu karyawan tentunya lebih mengkatkan keterampilan atau keahlian dan semangat yang tinggi sebagai unit kerja, sehingga pelayanan dapat secara maksimal diterima dan memberikan kepuasan bagi perusahaan dan masyarakat.
Belum terlaksananya pengawasan dan peningkatan kinerja karyawan pada PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Staf yang ada di  kantor PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka bapak Arief Bianto (34 Tahun), Dari hasil wawancara tersebut terungkap sebagai berikut:
            “memang kita akui, kalau pelaksanaan pengawasan di tempat kerja kami belum terlaksana dengan optimal karena bisa anda liat sendiri masi ada teman-teman yang datang terlambat duluan pulang lagi inikan tidak sesuai dengan aturan minimal itu 8 jam waktu kita untuk perusahaan. Dan ini juga berpengaruh pada efisiensi kerja kita, karena rendahnya pengawasan ini juga namapak dari pencapaian target kita data dalam 4 tahun kita hanya berhasil menembus target itu pada tahun 2012 selebihnya kita belum mencapai target”. (Wawancara, 28 Oktober 014)
      Dari hasil pengamatan awal penulis, data perbandingan target, realisasi dan diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka. Namapak bahwa masih ada karyawan yang datang terlambat dan pulang lebih awal sebelum jam kantor berakhir hal ini menunjukan belum optimalnya pengawasan, kemudian belum ada upaya pihak perusahaan ataupun  pimpinan untuk meningkatkan kinerja karyawanya dan belum efisiensinya kinerja karyawan hal itu tampak dari data yang disajikan diatas. Berdasarkan  uraian diatas maka peneliti bermaksd untuk mengangkat masalah ini kedalam sebuah penelitian ddengan judul ”Pengaawasan Karyawan Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Pada PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara”.
B.  Rumusan Masalah
Adapun permasalah yang diteliti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1.      Bagaimanakah pengawasan Karyawan pada PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka?
2.      Bagaiman Efisiensi Kerja pada PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.      Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan karyawan pada  PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka.
2.      Untuk mengetahui efisiensi kerja pada PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:
1.      Dapat menjadi masukan bagi PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka dalam pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kinerja Karyawan.
2.      Dapat menjadi acuan ataupun bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yan relevan.
UNTUK MENDAPATKAN FILE SKRIPSI LENGKAP HUBUNGI :
emile             : rian_april1992@yahoo.co.id atau               Telp: 081322912171
Subscribe to: Posts (Atom)