BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan adalah
merupakan proses natural dalam mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu
terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan
ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi disebabkan meningkatnya
pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil produksi yang semakin meningkat
pula. Proses natural di atas dapat terlaksana jika asumsi-asumsi pembangunan
yang ada, yaitu kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara penuh (full employment), setiap orang memiliki
kemampuan yang sama (equal productivity),
dan masing-masing pelaku bertindak rasional (efficient), dapat dipenuhi.
Berbagai strategi
pembangunan selama ini, namun berbagai strategi tersebut belum secara
signifikan mampu meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Apalagi
ketika bangsa Indonesia dilanda krisis ekonomi dan krisis moneter yang
berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap kapabilitas pemerintah,
menyebabkan berbagai masalah-masalah pembangunan, yang perlu dipecahkan
terutama dalam membuat strategi pembangunan yang ideal sesuai kondisi
masyarakat.
Kendatipun
menunjukkan bahwa pembangunan daerah perkotaan dari tahun ke tahun terus
meningkat, namun tidak sedikit kelurahan yang masih tertinggal, hal ini
merupakan salah satu indikator bahwa pembangunan perkotaan belum memenuhi aspek
pemerataan, meskipun berbagai program pembangunan perkotaan yang telah
dicanangkan pemerintah pusat dan daerah sudah begitu banyak.
Paradigma
pembangunan nasional saat ini sebagai kelanjutan paradigm sebelumnya adalah
paradigma pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk
pembangunan perkotaan secara berkelanjutan, masyarakat perlu dan harus
diberdayakan secara berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengapresasian
dan pemeliharaan hasil pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Salah satu bentuk
kebijakan pembangunan dengan sasaran pemberdayaan masyarakat adalah dikenal
dengan istilah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM
–MP). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memacu masyarakat termotivasi
tinggi dalam kegiatan pemberdayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui
PNPM-MP, Ditjen Pemberdayaan kota sesuai usulan perencanaan kegiatan
pembangunan desa yang dibuat oleh masyarakat sendiri.
Pemberdayaan
masyarakat dalam mengelola pembangunan melalui dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai dengan
memanfaatkan (mengoperasikan) dan memelihara hasil pembangunan adalah sangat
menentukan keberlanjutan proses pembangunan.
Kelurahan Bende
Kota kendari merupakan salah satu kelurahan yang memperoleh bantuan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Bila dilihat dari
aspek dana yang telah berhasil disalurkan di Kelurahan Bende Kota Kendari
tersebut jumlahnya cukup besar, yakni pada tahun 2009 sebesar Rp. 150.000.000,-
dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 150.000.000,-. Pertanyaannya kemudian apakah
dana sebesar ini telah sesuai dengan tujuannya, prosesnya dan hasilnya.
Misalnya dana
bergulir tidak berkembang dengan baik, karena sampai saat ini belum dapat
digulirkan kepada masyarakat miskin lainnya. Di samping itu tingkat pendapatan
masyarakat juga menurut pengamatan penulis dan informasi dari beberapa
masyarakat menyatakan belum ada kemajuan yang berarti.
Mengacu dari
beberapa indikasi di atas, karena sampai saat ini belum dapat digulirkan kepada
masyarakat miskin lainnya. Di samping itu tingkat pendapatan masyarakat juga
menurut pengamatan penulis dan informasi dari beberapa masyarakat menyatakan
belum ada kemajuan yang berarti.
Mengacu dari
beberapa indikasi di atas, maka penulis mencoba mengangkat masalah ini untuk
menelusuri dan mengidentifikasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam kaitannya sebagai upaya
penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan.
B. Rumusan masalah
Berdasakan latar
belakang yang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini
dirumuskan bagaimana implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam rangka meningkatkan
kesejahtraan masyarakat di Kelurahan Bende Kota Kendari.
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan
penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan
pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
(PNPM-MP) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bende
Kota Kendari.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian
diharapkan dapat bermanfaat, antara lain :
1.
Bahan masukan bagi pemerintah, fasilitator
PNPM-MP dan stakeholder yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam
pelaksanaan proyek PNPM-MP.
Dapat mejadi
referensi bagi peneliti yang mengkaji masalah-masalah penanggulangan kemiskinan
dan pemberdayaan masyarakat.






0 comments:
Post a Comment